Penolakan APBD 2023 jadi Bukti Ada Anggota di DPRD Utamakan Kepentingan Partai dari pada Kepentingan Masyarakat
Tomohon, Multiverum com – Adanya penolakan yang dilakukan beberapa Anggota DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan pada Rabu (31/07-2024) tengah malam, berbuntut panjang.
Aksi sejumlah wakil rakyat Kota Tomohon tersebut mengundang pendapat yang beragam dari mantan akademisi dan birokrat.
Mantan birokrat andal Kota Tomohon, Andrikus Wuwung, kepada sejumlah media mengungkapkan keprihatinannya dengan keadaaan tersebut.
Di mana masih ada fraksi di DPRD yang menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 yang jelas-jelas banyak diprogramkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Hanya karena perhelatan ajang Pilkada Kota Tomohon semakin dekat, lalu terjadi drama dan aksi tolak baik itu Laporan Pertanggung Jawaban Perubahan APBD 2023 maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Itu dipertontonkan Legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023,” ujar Andrikus Wuwung kepada Multiverum.com
Ia mengingatkan, janganlah mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Perlu diketahui, masyarakat muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
“Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD Tahun Anggaran 2023,” tegas birokrat ulung Kota Tomohon ini.
Menurutnya, situasi ini dipahami karena kita di masa tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik.
Tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat. Karena yang justru dinilai rakyat, legislatif tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota yakni Partai Golkar.
“Jangan hanya karena mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan, lalu mereka bisa tega berbuat seperti itu,” tukasnya.(nox)
