Tim KPK Akui Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Proyek di Pemkot Tomohon Masuk Kategori Baik

Tomohon, Multiverum.com – Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Basuki Haryono mengungkapkan, pihaknya saat ini turun ke Pemkot Tomohon untuk melakukan monitoring dan evaluasi soal pelaksanaan pengawasan proyek termasuk pengelolaan keuangannya.
Menurutnya, hal ini rutin dilakukan Tim KPK ke seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya kesalahan, temuan yang berpotensi untuk dilakukan penindakan.

“Ini kegiatan rutin dari KPK Di bidang koordinasi dan supervisi, dimana kita ingin melihat sejauh mana perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek di Pemkot Tomohon,” ungkapnya saat dicegat sejumlah wartawan di Gedung MPP Pemkot Tomohon.

Dijelaskannya, Kepatuhan pemkot Tomohon sudah baik, jadi jika ada kesalahan kami berikan opsi perbaikan. Tujuan kami yakni jika menemukan beberapa proyek strategis yang di amati dan semuanya berpotensi masalah, tentu akan diberikan opsi pencegahan dalam penanggulangannya. jika terjadi kesalahan, kami berikan opsi supaya tidak terjadi masalah agar tidak menjadi temuan BPK atau aparat penegak hukum.

“Kalau ada yang tidak ditindak lanjuti seperti temuan BPK, kami ingatkan agar segera diselesaikan. Ada daerah yang tidak selesaikan makanya dilanjutkan dengan penindakan dari tim KPK. Contoh
Seperti seorang Gubernur di Sulsel yang sudah kami sampaikan perbaikan, tapi tidak ditindak lanjuti makanya langsung dilakukan penindakan dan penahanan.,” ungkapnya.

Lanjutnya, KPK itu berusaha untuk membuat pemerintah tidak menyalahi aturan. Untuk Kota Tomohon sudah sangat baik dan nilainya diatas rata rata secara nasional, secara administrasi pengelolaan keuangan dan proyeknya.

“Kami hari ini turun di Minut, bitung dan provinsi. Sebelumnya kami dari daerah Kalimantan untuk melakukan survey pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek. Pelaksanaan tugas seperti ini dilakukan KPK di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di seluruh indonesia,” tukasnya.

Di sisi lain, Walikota Tomohon, Caroll JA Senduk SH bersama Sekda Kota Tomohon, Edwin Roring SE MSi ketika dikonfirmasi mengungkapkan, kegiatan korsupgah KPK seperti ini sangat dirasa manfaatnya. Salah satu contoh yakni monitoring dan evaluasi MCP.

“Hal ini membuat pemerintah menjadi awas dan hati hati terutama dalam pelaksanaan 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. Tentu kami mengapresiasi kunjungan dan tujuan dari Tim KPK ini
yang sudah memberikan bimbingan dan arahan Korsupgah agar program pemberantasan korupsi terintegrasi dapat dilaksanakan dengan sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu,” tukas keduanya.(nox)