Pentingnya Bawaslu Sulut Berdayakan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif di Pilkada
Manado, Multiverum com – Dr Irene Tangkawarow menjelaskan soal pentingnya Bawaslu Sulut Berdayakan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif di Pilkada 2024.
Hal ini dijelaskannya saat menjadi narasumber, dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif bersama Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, di Sulawesi Utara, pada Minggu, (27/10-2024), di Swissbell Hotel Maleosan Manado.
Dijelaskan Irene, melibatkan masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif di pilkada, merupakan langkah tepat untuk melaksanakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Hal ini diatur dengan landasan Hukum Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
“Kurangnya personil Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di setiap daerah membutuhkan jalan keluar, yakni melibatkan masyarakat agar menjadi pengawas partisipatif dalam setiap pelaksanaan pemilu. Tenaga Bawaslu sangat terbatas di Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Makanya melibatkan masyarakat sebagai pemilih partisipatif sangat tepat,” nilainya.
Menurutnya, Ragam Bentuk Program pengawasan partisipatif ada 6, yakni pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital. Masyarakat selaku pengawas partisipatif yang dilibatkan akan diberikan pengetahuan soal kategori pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan pelanggaran lainnya. Berita bohong dan hoax itu masuk di pelanggaran lainnya yang masuk di UU ITE.
“Untuk kerawanan pilkada di Sulut, potensi intimidasi ke penyelenggara pemilu, potensi tidak netralnya ASN, Potensi Money Politic, dan lainnya,” jelasnya.
Untuk itu lanjutnya, masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran pelanggaran dalam setiap pelaksanaan tahapan pilkada seperti yang dijelaskan di atas, tentu bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Tentunya alangkah baiknya diikutkan dengan bukti seperti foto atau video dari pelanggaran yang dilanggar.
“Hal ini sangat penting agar pelaksanaan pemilu atau pilkada di setiap wilayah yang ada di negara kita, bisa berjalan dengan jujur, adil dan berintegritas, sesuai dengan motto Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu,” pungkas Irene.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Sulut, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Steffen Stevanus Linu SS MAP.(nox)
