Manado, Multiverum.com – Pimpinan jajaran LSM Waraney Puser Intana Sulut, John Choy Pandeirot mengungkapkan, Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Oktober 2024–Oktober 2026), Indonesia berada pada momentum strategis untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Sejumlah kebijakan progresif patut diapresiasi, terutama dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menegakkan supremasi hukum.
”Ada berbagai program prioritas nasional yang sangat baik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Semuanya itu merupakan gambaran nyata komitmen negara dalam memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini harus dipandang bukan sekadar program sektoral jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional,” nilainya, Sabtu (14/0/11-2026).
Menurutnya, untuk di bidang penegakan hukum, langkah penyelamatan keuangan negara melalui penindakan tegas terhadap perkara korupsi dan penertiban kawasan hutan menunjukkan pentingnya keberanian negara melindungi kekayaan nasional. Kendati demikian, ketegasan tersebut wajib senantiasa disertai dengan independensi aparat penegak hukum, transparansi, kepastian hukum, dan prinsip keadilan tanpa pandang bulu (equality before the law).
Implikasi Strategis bagi Sulawesi Utara.
“Bagi Provinsi Sulawesi Utara, arah kebijakan nasional tersebut harus diterjemahkan secara taktis agar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. Sebagai daerah kepulauan, wilayah perbatasan, dan pintu gerbang strategis Indonesia di kawasan Pasifik, Sulut memiliki karakteristik tantangan sekaligus peluang yang khas.
Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Program ini wajib melibatkan petani, nelayan, UMKM, koperasi, serta rantai pasok pangan daerah. Jangan sampai program berskala nasional ini justru mengabaikan potensi lokal dan tidak memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha di daerah.
Kedua, inisiatif Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih harus dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, wilayah pesisir, dan kepulauan. Sulawesi Utara membutuhkan model pembangunan yang inklusif—tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah Nusa Utara (Sangihe, Siau Tagulandang Biaro, Talaud), daerah perbatasan, serta desa-desa dengan keterbatasan akses ekonomi.
Ketiga, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus diperkuat hingga tingkat daerah. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan investasi, optimalisasi sumber daya alam, sektor pertambangan, hingga perlindungan kawasan hutan wajib mengedepankan transparansi serta kepastian hukum,” urainya.
Di satu sisi, tambahnya, investasi harus dilindungi dan diberi kemudahan; namun di sisi lain, hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan. Keempat, stabilitas dan kerukunan sosial harus senantiasa dirawat sebagai modal utama pembangunan. Kemajemukan suku, agama, dan ras di Sulawesi Utara adalah kekuatan strategis yang harus terus dijaga melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.
”Dari perspektif Waraney Puser In Tana Sulawesi Utara, memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo berarti ikut aktif menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, merawat persatuan bangsa, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun demikian, dukungan tersebut harus senantiasa disertai dengan fungsi kontrol sosial yang objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang steril dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja secara nyata, mendengar aspirasi publik, sigap memperbaiki kekurangan, serta menegakkan hukum secara konsisten,” tuturnya.
Lanjutnya, dua tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi batu loncatan yang kokoh bagi percepatan pembangunan nasional, termasuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang semakin maju, aman, sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.
“Bagi kami, ukuran sejati keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah sekadar besarnya angka anggaran atau masifnya jumlah program, melainkan sejauh mana rakyat secara riil merasakan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Negara harus kuat, rakyat harus sejahtera, hukum harus tegak, dan persatuan bangsa harus tetap terjaga,” tukasnya.(nox)