Dihadapan Mentan Andi Sulaiman, Senator Stefanus BAN Liow Sorot Kelangkaan Pupuk Bersubsidi buat Petani

Tomohon, Multiverum.com – Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Pertanian RI, bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pada Rabu (29/11-2023).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di dampingi Wakil Menteri, Harvick Hasnul Qolbi serta jajaran pejabat eselon I dan II, yang menjelaskan tentang ketersediaan bahan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Menurut Mentan Sulaiman, 12 bahan pangan pokok produksi dalam negeri tercukupi sebesar 30,8 juta ton, sementara kebutuhan 30,6 juta ton, meski tetap perlu impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, tidak hanya sampai dengan saat NATARU Tahun 2023-2024, tetapi juga terjamin sampai dengan selesainya Pemilu 2024.

Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Senator Ir. Stefanus BAN Liow, MAP meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Perlunya penguatan koordinasi kementerian/kelembagaan ditingkat pusat dan daerah adalah hal penting dalam menjaga ketersediaan dan cadangan pangan,” terang SBANL alias Stefa sapaan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP.

Dikesempatan tersebut, Senator Stefa juga menyoroti sekitar kelangkaan, keterbatasan dan atau kesulitan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Kami minta Pak Menteri meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022, tentang Tata Cara Penetapan, Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Intinya ketika musim tanam, maka pupuk sudah harus tersedia, supaya tidak gagal panen dan produksi menurun. Mengenai penggunaan Kartu Tani untuk penerimaan pupuk subsidi bagi petani kami rasa masih kurang efektif, karena tidak tepat sasaran dan tidak efektif, dimana pembagian yang tidak diterima oleh petani. Apalagi jika petani tersebut tidak ada kartu tani, maka dipastikan tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Lanjutnya, kami minta segera perbaiki mekanisme pengumpulan data base petani yang seharusnya prioritas menerima Kartu Tani untuk bisa menggunakan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Disini kami garis bawahi juga soal keterbatasan dan kesejahteraan penyuluh pertanian di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, merespon pandangan dan pendapat dari sejumlah Anggota Komite II DPD RI, termasuk dari Senator Stefanus Liow, Mentan RI Andi Amran Sulaiman mengatakan akan segera merubah Permentan yang mengatur tentang pupuk didalamnya penggunaan kartu tani.

“Mengenai tambahan BOP bagi penyuluh pertanian akan disalurkan mulai awal Desember 2023,” janjinya.(nox)