Pilkada Rawan Perpecahan, Senator Liow Minta Komponen Bangsa Jaga Kerukunan

Tomohon, MultiVerum

Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Ir Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan, pelaksanaan pilkada hampir di seluruh daerah di Indonesia memungkinkan timbulnya gesekan dan perpecahan diantara komponen masyarakat tertentu.

“Pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia banyak yang menimbulkan konflik diantara para pendukung, hingga mengancam persatuan dan kesatuan warga di masing-masing daerah,” ungkap Liow saat didampingi Anggota MPR RI, H M. Syukur SH MH dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode, Pagelaran Seni Budaya Campur Sari, di halaman Balai Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Minggu (20/09-2020) sore.

Dijelaskannya, pemilihan kepala daerah yang berpotensi rawan menimbulkan perpecahan terhadap keragaman seni budaya, adat istiadat, suku bangsa dan agama, harus dihentikan. Karena itu seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan, merawat kebersamaan, kebersamaan, kerukunan dan kedamaian. 

“Jangan sampai perlehatan Pilkada malah merusak keberagaman, hanya karena terjebak pada kepentingan sesaat,” pintanya.

Lanjut Senator asal Sulut ini, mari kita terapkan Pancasila dalam kehidupan sehari hari. Seperti yang selama ini diserukan oleh MPR RI, agar seluruh rakyat Indonesia mengamalkan Pancasila.

” Ini bisa dimulai dari hal-hal yang paling dekat. Misalnya menjalankan ajaran agamanya secara baik dan penuh tanggung jawab. Serta menghormati umat agama lain melaksanakan ibadahnya,” kata Liow.

Sementara itu, M Syukur anggota MPR RI Dapil Provinsi Jambi mengingatkan,  bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis seni budaya yang sangat banyak.  Salah satu kelebihan seni budaya milik bangsa Indonesia tidak hanya  menghibur tapi juga memiliki nilai estetika dan tuntunan. Karena itu seluruh kekayaan seni budaya Indonesia harus senantiasa  dijaga dan dilestarikan.

“Menjaga dan mempertahankan seni budaya, bisa juga berfungsi untuk meminimalisir risiko  negatif dari nilai-nilai asing yang terus masuk dan memberikan pengaruh pada generasi muda. Apalagi,  saat ini semakin banyak paham-paham dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila, masuk ke Indonesia tanpa melalui saringan apapun,” katanya.

Ikut hadir pada acara tersebut, Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR RI Drs. Maifrizal M.Si, Kabag Akuntansi dan Verifikasi Setjen MPR Muhamad Jaya, Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro SE, Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setyo Bhakti, Camat Sungai Bahar Hartono SE, Kepala Desa Mekar Sari Makmur Budiyono, serta para Kepala Desa se Kecamatan Sungai Bahar.